-
BSN Susun SNI Manajamen Risiko Bagi Sektor Publik
Kebutuhan panduan manajemen risiko bagi organisasi sektor publik kini semakin penting untuk mendukung kelancaran operasional. Oleh sebab itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Teknis 03-10: Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan, telah menyelesaikan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI memuat panduan implementasi manajemen risiko SNI
LANJUTKAN
ISO 31000:2018 di sektor publik.
Latar Belakang Penyusunan SNI
Penyusunan SNI tersebut bertujuan membantu organisasi sektor publik dalam menerapkan SNI ISO 31000:2018 di lingkungan organisasi. Fokus utama SNI adalah penerapan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko secara tepat. Penerapan SNI diprediksi dapat membantu menguraikan hal-hal yang bersifat spesifik dan langsung terkait dengan sektor publik.
lanjutkan
Ruang Lingkup SNI
Kepala BSN, Bambang Prasetya menuturkan bahwa ruang lingkup SNI ditujukan bagi organisasi sektor publik, salah satunya adalah pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berkaitan dengan layanan publik. Sumber dana organisasi sektor publik tentu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Manfaat Utama SNI
Bambang Prasetya juga menyatakan bahwa SNI dapat digunakan sebagai panduan bagi pihak atau fungsi dalam organisasi sektor publik, yang berorientasi pada nilai organisasi dan kepentingan publik. Sehingga para pihak yang terlibat dalam organisasi dapat menciptakan dan melindungi nilai organisasinya untuk kepentingan publik melalui pengelolaan risiko.
Tahap Perumusan SNI
Agar bisa memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam layanan publik, perumusan SNI Manajemen risiko di sektor publik juga telah melewati tahap jajak pendapat pada Oktober hingga Desember 2019.
Penetapan SNI diharapkan bermanfaat bagi pihak dan atau fungsi dalam organisasi sektor publik untuk melindungi nilai organisasi sekaligus menjunjung tinggi kepentingan publik.
Lanjutkan
